Setelah Soda, Pemerintah New York Juga Akan Batasi Popcorn

Flora Febrianindya - detikFood

google_ad_client = 'ca-pub-6880533263535234'; google_ad_channel = '4958278774'; google_ad_width = 200; google_ad_height = 400; google_ui_version = 1; google_ad_slot = '3695403116'; google_override_format = 'true'; google_ad_type = 'text_html'; google_tl = 3; google_font_face = 'arial'; google_font_size = 'small'; google_tfs = 12; google_color_link = '#11593C'; google_color_text = 'E1771E'; google_color_bg = '#FFFFFF'; google_color_border = '#FFFFFF'; google_color_url = '#CCCCCC';
Foto: Thinkstock Jakarta - Pemerintah New York kini sedang bersiap mengeluarkan larangan lanjutan soal konsumsi warganya. Setelah sebelumnya sudah dikeluarkan larangan terhadap soda, kini warga New York harus bersiap-siap karena popcorn juga akan dibatasi peredarannya.

Ahli kesehatan di New York kini sedang membuat rancangan mengenai pelarangan jus, milk shake, dan juga popcorn. Nantinya, minuman dan camilan ini akan dibatasi penjualannya di restoran, food trucks, bioskop, arena olahraga, dan juga pusat keramaian.

Dalam sebuah pertemuan yang diadakan di Long Island City, para pakar kesehatan New York mengemukakan pendapatnya mengenai pelarangan makanan ini. “Popcorn tak lebih baik dari soda, bahkan mengandung kalori lebih banyak,” kata Dr. Bruce Vladeck. Selain itu, jus dan minuman yang mengandung susu juga memiliki kandungan kalori yang sangat tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan jika obesitas menjadi salah satu penyebab utama kematian di New York. Sekitar 5800 orang meninggal pertahunnya karena alasan ini. Dr. Bruce Vladeck dan 11 pakar kesehatan lainnya setuju untuk menjalankan pembatasan terhadap jus, milk shake, dan juga popcorn mulai bulan depan. Namun akhirnya dicapai kesepakatan akhir jika peraturan ini rencananya akan efektif diberlakukan pada bulan Maret 2013.

Pemimpin New York, Michael Bloomberg juga mendapatkan banyak kritikan. Banyak warga New York yang menganggap pemerintah sudah bertindak terlalu jauh dalam menangani urusan pribadi warganya. Ada juga yang menilai jika membatasi penjualan minuman bergula tinggi adalah hal yang sukar dilakukan.

(flo/odi)

Install Aplikasi "Makan di Mana" GRATIS untuk smartphone Anda, di sini.

Tutup

You are redirected to Facebook

You are redirected to Facebook

Sending your message

You are redirected to Lintas Berita

Sending your message

Post this to your WordPress blog:

Sending your message

Post this to your Blogger blog:

Sending your message

Sending your message

Share to your Yahoo Mail contacts

Sending your message

Sending your message

Import Your Yahoo Messenger contacts

Share to your Yahoo Messenger contacts

Sending your message

Import Your Google Talk contacts

Share to your Google Talk contacts

Sending your message

Import Your Live Messenger contacts

Share to your Live Messenger contacts

Sending your message

Hubungi kami:
Redaksi: redaksi[at]detikfood.com
Media partner: promosi[at]detik.com
Pemasangan iklan: sales[at]detik.com

Roti sehat harga hemat

Pemerintah Minta Kewenangan Tunggal Sertifikasi Halal

Roti sehat harga hemat

Pemerintah Pakistan Bangun Halal Industrial Park

Devita Sari - detikFood

Foto: www.microdinero.com Jakarta - Sebuah jalur operasional dan sebuah kawasan perindustrian halal pertama telah dipersiapkan oleh Pakistan. Pemerintah Pakistan pun berharap dengan dibangunnya fasilitas tersebut dapat mendongkrak tingkat perdagangan produk halal di negara tersebut.

Untuk pertama kalinya Pakistan mengambil sebuah langkah besar dalam meningkatkan perdagangan produk halal. Hal tersebut direalisasikan oleh pemerintah dengan membangun sebuah jalur operasional dan juga pembangunan area perindustrian halal atau yang dikenal dengan halal industrial park. Dimana langkah yang sama juga telah dilakukan oleh sejumlah negara seperti Malaysia, Inggris, dan Rusia.

Rencananya kawasan industri halal tersebut akan menjadi pusat manufaktur, pengolahan, dan perdagangan yang dapat membuat dan menyediakan baik buah-buahan, daging, sayur-sayuran, susu, dan produk dairy lainnya. Disamping menyediakan bahan makanan yang bersih dan bebas polusi, nantinya akan tersedia pula akses mudah untuk penyediaan berbagai bahan-bahan baku melalui jaringan perusahaan-perusahaan secara internal maupun sebagai penghubung.

Kawasan industri seluas 200 hektar rencananya akan berlokasi di Faisalabad, Punjab dan akan dibangun secara penuh oleh pemerintah dan mendapat perlindungan dari berbagai departemen penting, baik dari sektor swasta maupun umum. Gagasan pembangunan kawasan tersebut berasal dari Faisalabad Industrial Estate Development and Management Company (FIEDMC) dan juga berhubungan langsung dengan Livestock and Dairy Development Department.

"Ide ini muncul dari FIEDMC untuk menarik para investor yang mengerti dan sejalan dengan dinamika yang muncul dan permintaan akan pasar internasional," ujar Khawaja Asem Khurshid, selaku ketua FIEDMC seperti yang dilansir dari The Express Tribune. "Logo dari M-3 kawasan industri halal akan diperkenalkan kepada pasar internasional, sebagai brand dari Pakistan. Dimana produk-produk yang diproduksi di kawasan industri halal tersebut akan memperoleh sertifikasi dengan standar internasinal," jelas Khurshid lagi.

Para ahli perekonomian menilai bahwa pasar halal yang semakin berkembang pesat ini mendapat banyak perhatian dan ketertarikan dari negara-negara seluruh dunia. Oleh karena itu inisiatif dan strategi promosi menjadi poin penting untuk perkembangan lebih lanjut perekonomian halal di Pakistan. Apalagi Pakistan sebagai negara muslim, bukan tak mungkin dapat menjadi memegang perananan penting di dunia dalam pemasaran makanan halal secara global jika dapat menerapkan strategi yang tepat.

Saat ini perkembangan dari produk-produk halal di seluruh dunia telah menciptakan jaringan halal, termasuk menciptakan beberapa sektor baru terkait seperti pembiayaan halal, logistik halal, keamanan halal, penyimpanan halal, audit halal, dan perkembangan kawasan industri halal. Dalam perkembangan industri halal akhirnya zona sertifikasi halal telah terwujud, termasuk adanya kawasan halal dan juga zona perdagangan bebas halal.

(dev/Odi)

Tutup

You are redirected to Facebook

You are redirected to Facebook

Sending your message

You are redirected to Lintas Berita

Sending your message

Post this to your WordPress blog:

Sending your message

Post this to your Blogger blog:

Sending your message

Sending your message

Share to your Yahoo Mail contacts

Sending your message

Sending your message

Import Your Yahoo Messenger contacts

Share to your Yahoo Messenger contacts

Sending your message

Import Your Google Talk contacts

Share to your Google Talk contacts

Sending your message

Import Your Live Messenger contacts

Share to your Live Messenger contacts

Sending your message

Redaksi: detikfood[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi email : iklan@detikfood.com ,
telepon 021-7941177 (ext.547 dan 609)

View the original article here

Sosialisasi Halal Perlu Dukungan Pemerintah

Devita Sari - detikFood

Foto: LPPOM MUI Jakarta - Meskipun halal sudah makin diterima di seluruh dunia, tetapi dukungan pemerintah dalam sosialisasi halal di Indonesia masih sangat diperlukan. Oleh karena itu pelatihan Sistem Jaminan Halal dinilai LPPOM MUI merupakan salah satu sosialiasasi halal kepada para pengusaha.

Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) kembali dihelat untuk kesekian kalinya oleh LPPOM MUI. Acara tersebut digelar pada tanggal 5-7 Juli 2011 bertempat di Executive Development Training Centre, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

"Tujuan diselenggarakannya Pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan komitmen terhadap kehalalan produk," kata Hendra Utama, Kepala Bidang Pelatihan dan Standarisasi Halal LPPOM MUI.

Pelatihan SJH tersebut diikuti oleh 41 peserta yang sebagian besar peserta berasal dari pihak perusahaan yang telah bersertifikasi halal. Namun, pelatihan ini juga membuka kesempatan bagi peserta dari instansi lain atau pribadi. Materi yang disajikan terdiri dari materi Umum dan inti.

"Pelatihan SJH ini sangat perlu diikuti bagi perusahaan sebagai panduan untuk implementasi bagi pengawasan Jaminan Halal di perusahaan. Kesulitan yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan titik kritis bahan, oleh karena itu adanya sebuah buku informasi mengenai titik kritis bahan akan sangat berguna bagi AHI," ujar Muthmainah, salah seorang peserta pelatihan dari PT. Sinar Purnama Bestari .

M. Sofyan Ruswandi, peserta dari Kementerian Pedagangan Republik Indonesia menyatakan bahwa pengetahuan tentang halal juga perlu bagi instansi pemerintah yang terkait guna mendukung sosialisasi dan informasi tentang halal di masa mendatang. Sebab hal tersebut dapat memperluas wawasan masyarakat tentang pentingnya halal untuk dikonsumsi bagi kehidupan sehari-hari.

(dev/Odi)

Tutup

You are redirected to Facebook

You are redirected to Facebook

Sending your message

You are redirected to Lintas Berita

Sending your message

Post this to your WordPress blog:

Sending your message

Post this to your Blogger blog:

Sending your message

Sending your message

Share to your Yahoo Mail contacts

Sending your message

Sending your message

Import Your Yahoo Messenger contacts

Share to your Yahoo Messenger contacts

Sending your message

Import Your Google Talk contacts

Share to your Google Talk contacts

Sending your message

Import Your Live Messenger contacts

Share to your Live Messenger contacts

Sending your message

Redaksi: detikfood[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi email : iklan@detikfood.com ,
telepon 021-7941177 (ext.547 dan 609)

View the original article here

RUU JPH: Pemerintah Berperan Sebagai Regulator

Devita Sari - detikFood

Foto: Detikfood (ilustrasi) Jakarta - Pembahasan RUU JPH kini semakin mengerucut. Selain akan diwajibkan pada lima tahun yang akan datang, Komisi VIII DPR RI juga menyepakati pemerintah akan berperan sebagai regulator sekaligus operator sertifikasi halal.

RUU Jaminan Produk Halal akhirnya mencapai beberapa poin penting. Salah satunya adalah Komisi VIII DPR RI menyepakati bahwa? pemerintah akan berperan sebagai regulator sekaligus operator dalam sertifikasi halal. Selanjutnya proses sertifikasi ditindaklanjuti kepada lembaga sertifikasi halal yang terkait.

"Pemerintah pada prinsipnya berperan sebagai regulator dan pengawas, tapi selain itu juga sebagai operator yang melakukan proses pendaftaran serta mengeluarkan dan menerbitkan nomor sertifikasi," jelas Ahmad Zainuddin, wakil ketua Komisi VIII dari fraksi PKS dalam rapat hasil konsinyering RUU JPH pada hari Selasa (22/3).

Lebih lanjut ia menjelaskan DPR akan melakukan penyederhanaan prosedur dan mekanisme. Dimana nantinya para pengusaha cukup datang ke satu titik, dalam hal ini pemerintah untuk melakukan permohonan sertifikasi. Selanjutnya dalam waktu seminggu permohonan tersebut sudah bisa diteruskan ke lembaga pemeriksa halal.

"Tentu saja LPPOM MUI tetap harus berperan," kata Zainuddin. Ia menambahkan, dalam masa peralihan 5 tahun sebelum diwajibkan, tidak ada sanksi dan sifatnya hanya himbauan kepada perusahaan untuk mensertifikasi halal produknya. “Nah di sini tugasnya pemerintah untuk melakukan? sosialisasi dan menyiapkan infrastruktur untuk bisa melakukan sertifikasi di daerah-daerah,” kata Zainuddin.

Selama ini, peran LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal memang cukup baik. Salah seorang anggota Komisi VIII DPR-RI menyebutkan, dalam kunjungan kerja ke daerah belum lama ini, diperoleh keterangan bahwa keberadaan LPPOM MUI yang telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia telah sangat membantu pengusaha daerah dalam memperoleh sertifikat halal.

(Sumber: LPPOM MUI)

(dev/Odi)

Tutup

You are redirected to Facebook

Sending your message

You are redirected to Lintas Berita

Sending your message

Post this to your WordPress blog:

Sending your message

Post this to your Blogger blog:

Sending your message

Sending your message

Share to your Yahoo Mail contacts

Sending your message

Sending your message

Import Your Yahoo Messenger contacts

Share to your Yahoo Messenger contacts

Sending your message

Import Your Google Talk contacts

Share to your Google Talk contacts

Sending your message

Import Your Live Messenger contacts

Share to your Live Messenger contacts

Sending your message

Redaksi: detikfood[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi email : iklan@detikfood.com ,
telepon 021-7941177 (ext.547 dan 609)

View the original article here